Komisi Kejaksaan Republik Indonesia merespons surat edaran yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait penghitungan kerugian negara oleh lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Surat edaran tersebut menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghitungan kerugian negara. Karena itu, berbagai tanggapan muncul dari sejumlah pihak terkait kebijakan tersebut.
Komjak Nilai Berdasar Putusan Sebelumnya
Ketua Komjak, Pujiyono Suwadi menilai surat edaran tersebut disusun berdasarkan putusan-putusan hukum yang sudah ada sebelumnya.
Menurutnya, aturan tersebut bukan bentuk pelanggaran konstitusi seperti yang dituduhkan sebagian pihak kepada Kejagung. Dengan demikian, Komjak menilai langkah Kejaksaan Agung masih berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Bantah Tuduhan Membangkang Konstitusi
Pujiyono membantah tudingan yang menyebut Kejagung membangkang terhadap konstitusi melalui penerbitan surat edaran tersebut.
Selain itu, ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum membutuhkan dasar hukum dan interpretasi yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, polemik terkait surat edaran diminta disikapi secara proporsional.
Penghitungan Kerugian Negara Jadi Sorotan
Isu penghitungan kerugian negara memang kerap menjadi perhatian dalam penanganan perkara korupsi dan tindak pidana keuangan negara.
Selama ini, Badan Pemeriksa Keuangan dikenal sebagai lembaga utama yang memiliki kewenangan melakukan audit kerugian negara. Namun dalam praktik hukum, terdapat pula lembaga lain yang ikut terlibat dalam proses penghitungan tertentu. Karena itu, pembahasan soal kewenangan ini terus menjadi diskusi hukum nasional.
Kejelasan Aturan Dinilai Penting
Komjak menilai kejelasan aturan terkait penghitungan kerugian negara sangat penting untuk mendukung kepastian hukum dalam proses penegakan perkara.
Selain membantu aparat penegak hukum, aturan yang jelas juga diperlukan agar proses penyidikan dan pembuktian perkara berjalan lebih efektif. Dengan demikian, tidak muncul perbedaan tafsir yang berpotensi memicu polemik di masyarakat.
Penegakan Hukum Harus Tetap Profesional
Komjak berharap polemik terkait surat edaran tersebut tidak mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Karena itu, seluruh pihak diminta tetap mengedepankan pendekatan hukum dan konstitusi dalam menyikapi persoalan tersebut. Selain menjaga kepastian hukum, langkah ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca Juga Kejari Gunungsitoli Bantah Isu Kasi Pidsus
Cek Juga Artikel Dari Platform beritasatu.web.id