Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendorong penguatan fungsi pengawasan eksternal secara menyeluruh terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh lembaga penegak hukum dan instansi peradilan, guna memangkas praktik maladministrasi serta memastikan terpenuhinya standar pelayanan yang transparan bagi masyarakat.
1. Evaluasi Menyeluruh Terhadap Standar Pelayanan Publik di Sektor Penegakan Hukum
Langkah pengawasan ini difokuskan pada penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di lingkungan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta kementerian hukum dan HAM. Ombudsman mengidentifikasi berbagai potensi maladministrasi—mulai dari penundaan berlarut (undue delay), pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga tidak diberikannya informasi yang akurat kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Penguatan Mekanisme Pengaduan Masyarakat yang Cepat dan Responsif
Ombudsman memperkuat saluran pengaduan terpadu agar masyarakat korban maladministrasi dapat melaporkan setiap bentuk pelayanan hukum yang diskriminatif atau tidak profesional secara mudah. Setiap laporan yang masuk diverifikasi secara ketat untuk kemudian diterbitkan rekomendasi korektif yang wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan instansi terlapor.
3. Rekomendasi Perbaikan Sistemik dan Reformasi Birokrasi Hukum
Sebagai bentuk pengawasan eksternal yang konstruktif, Ombudsman menyusun kajian strategis dan rekomendasi perbaikan sistem tata kelola administrasi hukum. Rekomendasi ini dirancang untuk mendorong instansi penegak hukum agar melakukan reformasi birokrasi internal, menyederhanakan prosedur pelayanan, serta memperkuat transparansi berbasis digital.
4. Sinergi Lintas Pengawas Eksternal dan Komisi Negara Independen
Penguatan pengawasan pelayanan hukum publik ini dijalankan melalui kolaborasi erat bersama lembaga pengawas negara lainnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta organisasi masyarakat sipil. Sinergi lintas pengawas ini penting untuk memastikan adanya tekanan moral dan yuridis yang kuat agar birokrasi pelayanan publik senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat.
5. Komitmen Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
Dorongan penguatan pengawasan eksternal ini merupakan wujud nyata komitmen pengawas negara dalam mengawal hak-hak konstitusional warga negara atas pelayanan publik yang adil, cepat, dan bermartabat. Perbaikan kualitas layanan hukum diyakini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dorongan penguatan pengawasan eksternal terhadap pelayanan hukum publik oleh Ombudsman Republik Indonesia menegaskan pentingnya kontrol independen dalam menjaga akuntabilitas birokrasi negara. Pengawasan yang konsisten adalah kunci utama menghadirkan keadilan bagi setiap pencari keadilan.
