Capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi sorotan publik. Keberhasilan menyetor Rp11,42 triliun ke kas negara dinilai sebagai langkah besar dalam penegakan hukum berbasis pemulihan aset.
Komisi III DPR RI menilai capaian ini bukan sekadar angka. Lebih dari itu, ini menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
DPR Minta Kinerja Terus Ditingkatkan
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan capaian tersebut harus dijaga.
Ia menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Konsistensi menjadi kunci agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, negara membutuhkan aparat yang berani. Terutama dalam menangani pelanggaran besar yang merugikan rakyat.
Penegakan Hukum Berbasis Asset Recovery
Keberhasilan Satgas PKH dinilai mencerminkan pendekatan modern dalam penegakan hukum.
Tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pengembalian aset negara.
Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memberikan dampak langsung terhadap keuangan negara dan keadilan ekonomi.
Dukungan DPR untuk Kejaksaan
Sebagai mitra kerja, DPR memastikan akan terus mendukung penguatan kelembagaan Kejaksaan Agung.
Dukungan tersebut mencakup aspek regulasi hingga anggaran.
Langkah ini dinilai penting agar penegakan hukum berbasis pemulihan aset dapat berjalan lebih optimal.
Apresiasi dari Presiden
Presiden Prabowo Subianto juga memberikan apresiasi atas capaian tersebut.
Ia menyebut penyelamatan keuangan negara ini sebagai hasil kerja nyata yang patut dibanggakan.
Total dana yang berhasil diselamatkan dalam beberapa periode bahkan mencapai Rp31,3 triliun.
Fokus pada Sektor Sumber Daya Alam
Kasus penyalahgunaan kawasan hutan menjadi salah satu fokus utama.
Sektor ini selama ini dikenal rawan pelanggaran dan merugikan negara dalam jumlah besar.
Dengan pendekatan yang lebih tegas dan terukur, diharapkan praktik serupa dapat ditekan.
Momentum Perbaikan Sistem Hukum
Keberhasilan Satgas PKH dinilai sebagai titik awal perubahan.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik.
Ke depan, konsistensi dan pengawasan menjadi faktor penting agar capaian ini tidak berhenti sebagai prestasi sesaat.
Baca Juga : Kejagung Kembangkan Kasus Samin Tan Libatkan Pejabat
Cek Juga Artikel Dari Platform : iklanjualbeli
