Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti secara tajam efektivitas serta konsistensi implementasi pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan perkara tindak pidana ringan oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah.
1. Evaluasi Pelaksanaan Asas Keadilan Restoratif di Tingkat Penyidikan
Dalam rapat kerja bersama mitra penegak hukum, Komisi III DPR RI mendesak agar penerapan keadilan restoratif tidak sekadar dijadikan diskresi administratif formal, melainkan harus memiliki standar operasional prosedur yang transparan dan akuntabel. Evaluasi ini difokuskan untuk memastikan bahwa mekanisme perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana ringan benar-benar memenuhi rasa keadilan substansial di tengah masyarakat tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.
2. Pengawasan Ketat Terhadap Potensi Penyalahgunaan Wewenang Diskresi
Dewan menyoroti perlunya pengawasan berlapis guna mencegah adanya potensi penyalahgunaan wewenang atau praktik transaksional dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pengawasan internal dari lembaga pengawas kejaksaan, kepolisian, dan peradilan dianggap krusial agar mekanisme penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif hanya diberikan pada perkara yang memenuhi kriteria objektif dan subjektif secara ketat.
3. Dorongan Standarisasi Kriteria Tindak Pidana Ringan yang Dapat Diselesaikan
Komisi III mendorong perumusan pedoman teknis yang lebih terperinci mengenai batasan jenis tindak pidana ringan yang layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Standarisasi ini penting untuk menghindari disparitas penanganan perkara antara satu wilayah hukum dengan wilayah hukum lainnya, sehingga prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law) tetap terjaga.
4. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dalam Mediasi
Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dinilai harus melibatkan partisipasi aktif unsur masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, atau pemangku wilayah setempat. Keterlibatan pihak ketiga yang netral dalam proses musyawarah mufakat diyakini mampu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana serta mengembalikan kedamaian di lingkungan warga.
5. Komitmen Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Transparansi Penegakan Hukum
Pengawasan ketat terhadap keadilan restoratif merupakan bagian dari komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang humanis, cepat, dan berbiaya ringan. Langkah reformasi ini diharapkan mampu mengatasi masalah kelebihan kapasitas (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan sekaligus mengedepankan pemulihan hak korban.
Sorotan Komisi III DPR RI terhadap implementasi keadilan restoratif menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebijakan diskresi penegak hukum dan prinsip akuntabilitas publik. Pengawasan yang konsisten adalah kunci utama agar keadilan restoratif menjadi instrumen hukum yang adil dan terpercaya.
